PIKIRAN RAKYAT - Penggunaan anggaran negara sebesar Rp90,5 miliar untuk buzzer dan influencer, sebagaimana temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), buat sejumlah pihak tercengang dan tuai kritik.
Peran kehumasan di setiap kementerian dan lembaga yang dimiliki pemerintah dipertanyakan.
Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengaku kaget ada anggaran jumbo dari uang rakyat hanya untuk sosialisasi program melalui influencer.
Baca Juga: Dynamite BTS Terus Pecahkan Rekor, Sapu Tangga Lagu di Dunia hingga Tembus 100 Juta Penayangan
"Lantas apa peran kehumasan yang ada di setiap kementerian dan lembaga yang dimiliki pemerintah?
Bukankah mereka secara institusional baik perangkat dan sumber daya manusianya mempunyai tugas dan kapasitan yang lebih dari cukup untuk mensosialisasikan setiap kebijakan pemerintah," kata Didik, Sabtu 22 Agustus 2020.
Didik mengatakan, dengan sarana dan sumber daya yang sangat besar tersebut logikanya pemerintah akan mampu dan tidak bisa dikalahkan oleh siapa pun.
Baca Juga: Penantian 7 Tahun, Fadlan Muhammad dan Lyra Virna Dikaruniai Anak Pertama
Terlebih, jika kebijakan dan program pemerintah tersebut orientasinya untuk kepentingan rakyat, dan bukan sebaliknya tanpa influencer rakyat akan mengakses dengan sendirinya.