PIKIRAN RAKYAT – Undang-Undang Kesehatan disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa, 11 Juli 2023. Sejumlah kelompok masyarakat keberatan dengan isi Undang-Undang Kesehatan dan berencana mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman siap menerima permohonan Uji Materi UU Kesehatan tersebut. “Ya, harus (siap). Kewajiban Hukum,” kata Anwar Usman pada Jumat, 15 Juli 2023.
Menurutnya, pihaknya bakal menerima, memeriksa, dan memutus sebagaimana kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi.
“Kalau ada (permohonan uji materi), kami harus menerima dan harus memeriksa dan kemudian harus memutuskan. Bagaimana keputusannya? Itu tunggu, ya,” kata Anwar Usman dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.
Baca Juga: IDI Sebut UU Kesehatan Cacat Hukum, Mahfud MD: Silakan Uji Materi ke MK
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa Pemerintah telah melaksanakan setidaknya 115 kali kegiatan dalam rangka partisipasi publik dalam pembahasan RUU Kesehatan.
Dia merinci bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menggelar 1.200 agenda diskusi yang melibatkan 27.000 peserta dari para pemangku kepentingan yang menghasilkan 6.011 masukan untuk RUU Kesehatan.
Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut bahwa pihaknya bersama empat organisasi profesi tenaga kesehatan bakal menempuh langkah hukum berupa uji materi UU Kesehatan ke MK.
“Kami dari IDI bersama dengan empat organisasi profesi akan menyiapkan upaya hukum sebagai bagian dari tugas kami sebagai masyarakat yang taat hukum untuk mengajukan judicial review,” sebut Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi.
Baca Juga: Prediksi Skor Persis Solo vs Borneo FC di BRI Liga 1: Preview, Head to Head, dan Line-Up