PIKIRAN RAKYAT - Usulan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menunda Pilkada 024 dinilai tidak berdasar oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Ahmad Sabiq .
Usulan tersebut diungkapkan Rahmat Bagja karena khawatir terkait gangguan keamanan jika Pilkada 2024 yang digelar berdekatan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden baru. Pilkada 2024 rencananya akan digelar pada November 2024, sedangkan pelatntikan presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024.
Namun, Ahmad Sabiq menilai, kekhawatiran Rahmat Bagja berlebihan. "Alasan penundaan Pilkada tidak kuat. Kekhawatiran terhadap masalah keamanan berlebihan. Padahal, sejauh ini pelaksanaan Pilkada serentak di berbagai daerah berlangsung aman," kata Ahmad Sabiq pada Sabtu, 15 Juli 2023 dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.
Rahmat Bagja juga menyebutkan kekhawatiran lain seputar merebaknya hoaks, ujaran kebencian, dan politik uang. Bagi Ahmad Sabiq, hal tersebut tidak relevan.
Baca Juga: Pelaku KDRT di Tangsel Kirim Voice Note Ancam Bantai Keluarga Korban Satu per Satu
"Apa ada jaminan kalau Pilkada ditunda, praktik-praktik itu bisa dieliminasi? Jika kerja ataupun sinergi antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu belum optimal, solusinya adalah perbaikan kerja, bukan penundaan Pilkada," ucap Ahmad Sabiq.
Sebelumnya, Rahmat Bagja menilai, Pilkada 2024 yang diadakan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru terlalu riskan. Menurutnya, akan ada sejumlah masalah yang terjadi. Oleh karena itu, ia mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," ujar Rahmat Bagja.***