kievskiy.org

Jawaban Bendahara Negara Sri Mulyani, Dugaan Rp 500 Miliar Hasil Utang Dibelanjakan 50 Mobil Mewah

MENTERI Keuangan RI Sri Mulyani.
MENTERI Keuangan RI Sri Mulyani. /Instagram/@smindrawati

PIKIRAN RAKYAT - Uang pinjaman Rp 500 miliar yang isinyalir diberikan Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani, diduga disalahgunakan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menemukan adanya penggunaan dana pinjaman daerah untuk membeli mobil pribadi.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan melakukan penelitian terkait adanya penyelewengan anggaran yang diberikan olehnya tersebut.

Baca Juga: Nutrisionis Persib Ungkap Sosok Pemain yang Paling Bagus Jaga Asupan Makan di Kubu Maung Bandung

"Kita akan melakukan penelitian untuk itu, karena kita tidak berharap proyek ini untuk pembelian kendaraan bermotor," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Senin, 24 Agustus 2020, sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi partner sindikasi konten Okezone dalam artikel berjudul "Rp 500 M Dipakai Pejabat Beli Mobil, Bu Sri Langsung Tindak Dong!". 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari mengaku menemukan penyalahgunaan anggran pinjaman Rp 500 miliar untuk membeli 50 unit kendaraan mewah dengan menggunakan uang pinjaman daerah yang digelontorkan pemerintah.

"Atas nama Komisi XI, ibu (Menkeu Sri Mulyani) harus terus berlakukan protektif dan advokasi kepada badan usaha di bawah Kementerian Keuangan. Karena banyak hal yang terjadi di daerah, meminjam kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp500 miliar ternyata di dalam daftar untuk beli 50 unit kendaraan roda empat untuk masing-anggota DPR provinsi," kata Hatari.

Ia melanjutkan langsung menunda anggaran pinjaman daerah agar dana itu tidak disalahgunakan, karena dana itu harus untuk memulihkan ekonomi Indonesia.

"Begitu saya mendengar informasi itu waktu itu masih bu Emma (Dirut SMI) saya calling, tangguhkan itu. Jadi ini satu hal yang paling penting kita informasi pada rapat ini, ibu harus selalu protektif dan advokasi paling tidak harus warning kepada mereka apa itu SMI, paling tidak anggota Komisi XI di daerah peminjam itu harus tahu supaya kami ketika resesi juga ikut memantau sejauh mana pemanfaatan pinjaman daerah itu," katanya.****

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat