PIKIRAN RAKYAT - Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi komitmen pemerintah Indonesia terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan menghapus kemiskinan. Seiring target SDGs yang harus direalisasikan pada tahun 2030, realisasinya hingga saat ini baru mencapai 63 persen.
Anggota DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, realisasi target SDGs tersebut mau tidak mau harus dicapai sepenuhnya pada tahun 2030. Ia menekankan perlunya peran lebih aktif dari parlemen dan pemerintah untuk mengakselerasi capaian SDGs.
"Kami mendukung tercapainya SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Makanya parlemen selaku pembuat kebijakan akan bersinergi dengan pemerintah dalam pengarusutamaan SDGs dalam penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengawasan," katanya pada Sabtu, 22 Juli 2023.
Baca Juga: SDGs JCI Indonesia Bersama ICC Indonesia Bermitra untuk Mendorong Inovasi Digitalisasi Pada UKM
Ia menambahkan, sejumlah upaya tengah dilakukan untuk mendorong realisasi SDGs. Selain penguatan kinerja dan kerjasama parlemen-pemerintah, keterlibatan negara maju juga tidak kalah penting.
Terkait keterlibatan dengan negara maju, Putu menyebutkan, Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI baru-baru ini telah menghadiri High Political Forum (HLPF) di Markas PBB, New York, pada 18 Juli 2023.
“HLPF 2023 membahas terkait pencapaian SDGs. Selain itu, tema terkait penyediaan akses terhadap air bersih serta penyusunan indeks yang mengutamakan kehidupan manusia dan lingkungan,” tuturnya.
Baca Juga: Green Economy Salah Satu Strategi Utama Transformasi Ekonomi guna Wujudkan SDGs
Putu mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya melontarkan perlunya realisasi komitmen dari negara maju terkait bantuan dan pendanaan program pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.