PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mewanti-wanti masyarakat terkait dua penyakit bangsa yang selalu kambuh ketika menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2023. Salah satunya politik uang.
Dia mengungkapkan bahwa praktik 'membeli' dukungan dengan uang itu sudah bukan hal baru dalam pemilu. Bahkan, kata dia, lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen pun masih bisa disusupi agenda-agenda kotor semacam itu.
"Politik uang adalah upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan," ujar Mahfud MD, dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu, dilihat dari siaran langsung YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023.
"Banyak di KPU meski (lembaga) sudah independen, karena KPU bukan hanya di Jakarta. Itu ada sampai ke daerah bahkan tingkat TPS itu orang KPU semuanya," katanya lagi.
Baca Juga: Cek Formasi CPNS dan PPPK 2023, Proses Seleksi Dimulai September
Pembelian suara secara borongan, dijelaskan Mahfud dapat melalui botoh ataupun pejabat di desa, kecamatan hingga KPU. Sementara, pembelian suara secara eceran biasanya lebih masyhur dengan istilah serangan fajar.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga mengugkap hasil penelitian KPK, yang menunjukkan adanya peningkatan volume tindak pidana korupsi jelang perhelatan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Itulah mengapa dia mengantisipasi hadir kembalinya para koruptor dadakan ini mengingat tahun 2024 hanya tinggal menghitung bulan. Besar harapan Mahfud agar praktik tersebut setidaknya menurun di gelaran pemilu mendatang.
"Kalau berdasarkan hasil penelitian itu, korupsi-korupsi itu terjadi pada tahun 2003 dan 2004, kemudian 2008 dan 2009, itu menjelang pemilu. 2014, 2018, 2019, dan mudah-mudahan ini menurun tahun 2023 dan 2024," ucap dia.
Baca Juga: Mantan Juru Bicara FPI Munarman Ikrar Setia NKRI di Lapas Salemba
"Di situlah sebabnya penangkapan-penangkapan banyak terjadi menjelang pemilu," imbuhnya.
Penyakit kedua jelang pemilu, menurutnya tak kalah mengerikan dari politik uang. Hama yang dimaksud Mahfud adalah hoaks alias berita bohong. Jika politik uang hanya merugikan negara secara material, hoax dapat dengan mudah memecah belah suatu bangsa.
Padahal, lanjut Mahfud, pemilu merupakan turunan dari konsep demokrasi yang semestinya menyatukan masyarakat dari semua kalangan. Baginya hoax adalah pemicu demokrasi menjadi liar hingga menimbulkan kerusakan di antara masyarakat.
"Kami akan tegakkan, siapa yang memain-mainkan demokrasi maka nomokrasi akan ditegakkan kepadanya. Tidak bisa atas nama demokrasi orang memecah-belah kehidupan bangsa dan negara kita," ucapnya, tegas.