PIKIRAN RAKYAT - Serikat Perusahaan Pers (SPS) mendesak Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Publisher Rights untuk segera disahkan. Mereka menilai, pengesahan aturan tersebut demi kesetaraan media dan platform digital.
Ketua Umum SPS Januar P Ruswita menekankan bahwa perusahaan media harus beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang bergerak cepat dan memperkuat posisinya. Oleh karena itu, kolaborasi dan transformasi menjadi jawaban untuk mengatasi tantangan tersebut.
Tentunya, hal itu dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Meta Bakal Blokir Konten Berita Indonesia Kalau Perpres Publisher Rights Berlaku
"SPS juga tidak melupakan esensi keberadaan pers sebagai pilar demokrasi dan memiliki misi untuk menegakkan demokrasi serta memberikan panduan bagi publik dalam berbagai isu,” ujar Januar P Ruswita dalam Dialog Nasional dengan tema 'Transformasi Industri Media untuk Bangkit Bersama' di Hotel Harris Denpasar Bali, Kamis 10 Agustus 2023.
Komisaris Utama Pikiran Rakyat itu menuturkan, perayaan usia SPS yang ke-77 tahun pun menjadi momentum untuk kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, berbagi pengalaman, dan membangun masa depan industri media yang sejahtera di tingkat daerah maupun nasional.
“Perusahaan harus beradaptasi, berkolaborasi, dan bertransformasi dalam industri media untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Melalui kerja sama antar pemangku kepentingan, SPS berharap dapat memainkan peran yang penting dalam perkembangan ekosistem pers nasional dan pembangunan peradaban bangsa,” tutur Januar P Ruswita.
Tren Media Siber
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan ada lima tren media siber di Indonesia antara lain kecepatan, artikelnya tidak utuh, condong pada sensasi, beritanya Jakarta sentris, dan kerap memutarbalikkan fakta. Guna mengatasi masalah tersebut, ada peran perusahaan pers, peran negara, dan peran masyarakat.
“Perusahaan pers harus berkomitmen meningkatkan kapasitas seluruh jajaran di redaksi yang mengacu pada kode etik wartawan. Kemudian peran negara dalam bentuk regulasi untuk memberi dukungan kelembagaan pers. Lalu peran masyarakat yang diberi hak mengkritik, memberi masukan, dan diizinkan memantau. Terakhir peran swasta juga diperlukan melalui program CSR,” katanya.