PIKIRAN RAKYAT - Meta menyatakan bakal memblokir konten berita dari Indonesia, jika pemerintah memberlakukan Publisher Rights. Induk dari Facebook dan Instagram itu menekankan bahwa peraturan tersebut tidak akan berhasil mendorong perusahaan untuk membayar kepada penerbit bagi setiap berita yang hadir di kedua Platform.
Perusahaan milik Mark Zuckeberg itu menjelaskan bahwa pihaknya telah berulang kali berdiskusi dengan Kemenkominfo, Kemenkumham, sampai Sekretariat Negara mengenai kebijakan Publisher Rights. Namun, mereka menilai kebijakan Publisher Rights tidak akan berkelanjutan atau pun berhasil.
"Kami konsisten memberikan input ke pemerintah terkait regulasi ini, di mana regulasi ini tidak berkelanjutan atau pun berhasil,” kata Director of Public Policy Meta Rafael Frankel dalam konferensi virtual, Senin 7 Agustus 2023.
Baca Juga: Takkan Ada Lurah dan Kades di IKN? Bentuk Pemerintah Khusus Tunggu Studi ke Berbagai Negara
Dia mengungkapkan bahwa bila Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights ini benar terlaksana, Meta harus mengambil suatu keputusan berat yaitu membatasi jumlah konten yang dipublikasi di Facebook. Sehingga, jumlah berita di Facebook sangat terbatas.
Kebijakan itu pun sudah lebih dulu dilakukan di Kanada. “Itu akan berdampak bagaimana berita akan ditampilkan Facebook, khususnya untuk pelanggan di Indonesia,” ujar Rafael Frankel.
“Sama halnya dengan yang kami lakukan di Kanada. Kami benar-benar tidak mau untuk sampai ke fase tersebut,” ucapnya menambahkan.
Oleh karena itu, Meta sedang meminta Sekretariat Negara mempertimbangkan hal tersebut agar mendapatkan solusi yang menguntungkan semua pihak.
Penyusunan Publisher Rights
Presiden Jokowi mengarahkan agar Rancangan Perpres yang mengatur Publisher Rights segera diselesaikan dalam waktu satu bulan sejak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2023.