PIKIRAN RAKYAT - Hasil seleksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 514 kabupaten/kota di Indonesia termasuk Jawa Barat seharusnya diumumkan pada 12 Agustus 2023, kemudian pelantikan pada 14 Agustus 2023. Akan tetapi, pengumumannya mengalami keterlambatan.
Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI, pengumuman hasil seleksi mengalami keterlambatan dan melewati batas waktu, karena pelaksanaannya direncanakan pada 16-20 Agustus 2023. Padahal, masa jabatan Bawaslu kabupaten/kota habis pada 14 Agustus 2023.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati menilai, molornya pengumuman hasil seleksi Bawaslu di 514 kabupaten/kota dapat memunculkan dugaan kentalnya kepentingan politik dan intervensi dari berbagai pihak.
"Sangat disayangkan. Seharusnya pengumuman hasil seleksi tidak menyimpang dari jadwal yang telah ditetapkan. Sudah dua kali keterlambatan pengumuman hasil ini terjadi, karena sebelumnya pengumuman molor di tim seleksi," kata Neni.
Neni mengatakan, keterlambatan hasil seleksi Bawaslu kabupaten/kota mengindikasikan ada keberpihakan Bawaslu RI terhadap calon-calon tertentu. Jika proses seleksi penyelenggara pemilu di daerah kredibel mulai dari tim seleksinya, maka seharusnya bisa sesuai jadwal.
"Kehadiran para pengawas di daerah itu sangat urgent, mengingat tahapan pemilu sedang memasuksi fase krusial, yakni penetapan daftar caleg sementara (DCS). Jadi, dibutuhkan pengawasan ketat dan melekat, karena bisa berimplikasi pada legitimasi proses penyelenggaraan pemilu," katanya.
Baca Juga: YLBHI Sebut Pidato Kenegaraan Jokowi Jadi Bukti Elite Oligarki Berkuasa di Tengah Derita Rakyat
Kepercayaan Publik
Neni khawatir kekosongan jabatan Bawaslu di daerah bisa meruntuhkan kepercayaan publik. Kecurigaan terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu juga diperparah dengan minimnya transparansi dan akuntabilitas saat proses seleksi berlangsung.