/photo/2023/08/21/3197929024.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Pernyataan Ketua Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri yang mengaku pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritikan.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan penyebab kerja-kerja pemberantasan korupsi di KPK tidak berjalan efektif karena ulah partai politik. Sebelumnya, Megawati mengaku usulan pembubaran KPK dilatarbelakangi karena lembaga antirasuah itu dianggap tidak efektif memberantas korupsi.
“Mestinya bu Mega memahami bahwa biang kerok yang menyebabkan kinerja KPK tak efektif ya karena ulah partai politik sendiri,” kata Kurnia dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 23 Agustus 2023.
Menurut Kurnia, partai politik memiliki andil dalam pelemahan kinerja KPK melalui keputusan di parlemen, di antaranya revisi Undang-Undang (UU) KPK yang disahkan lewat sidang paripurna.
Baca Juga: Megawati Soekarnoputri Suruh Jokowi Bubarkan KPK, MAKI Tak Setuju: Masyarakat Masih Butuh
“Produk hukum seperti UU KPK baru lalu terpilihnya Pimpinan KPK penuh kontroversi disepakati oleh sebagian besar partai di DPR,” tutur Kurnia.
Lebih lanjut, Kurnia menyarankan kepada Megawati bahwa yang dibutuhkan KPK saat ini adalah revolusi bukan justru dibubarkan.
“Penting Bu Mega ketahui, saat ini yang penting dilakukan kepada KPK bukan dibubarkan, melainkan revolusi total,” ucapnya.
Minta Megawati Desak KPK Tangkap Harun Masiku
Dikatakan Kurnia upaya mengembalikan kinerja lembaga antirasuah bisa dengan mengembalikan UU KPK ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selain itu, komposisi pimpinan KPK juga perlu dirombak.