PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dipanggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada 2012. Pemanggilan Cak Imin ini bebarengan dengan momennya dideklarasikan sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan.
Pemanggilan Cak Imin tersebut dinilai ada akal-akalan pihak tertentu untuk menjegal langkah Ketum PKB tersebut. Namun pemerintah membantah adanya campur tangan untuk menjegal Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar.
Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan pemanggilan Cak Imin oleh KPK bukanlah politisasi hukum. Pemanggilan tersebut merupakan prosedur hukum biasa, dan hanya untuk melengkapi informasi atas pengsuutan korupsi.
“Menurut saya, itu bukan politisasi hukum. Kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik. Dalam kasus pemanggilan Muhaimin oleh KPK, saya meyakini itu permintaan keterangan biasa atas kasus yang sudah lama berproses,” ujar Mahfud MD pada Selasa, 5 September 2023.
Baca Juga: Polisi Tutup Club Malam Gegara Edarkan Narkoba di Medan
“Muhaimin tidak dipanggil sebagai tersangka, tetap (dia) minta keterangannya untuk melengkapi informasi atas kasus yang sedang berlangsung,” katanya menambahkan.
Mahfud MD pun mencontohkan pemanggilan serupa yang pernah dialaminya. Dia pun merasa pemanggilan Cak Imin juga hanya teknis saja.
“Menurut saya dalam kasus ini, Muhaimin hanya diminta keterangan seperti itu, untuk menyambung rangkaian peristiwa agar perkara menjadi terang,” ujar Menkopolhukam.
KPK panggil Cak Imin
Kasus yang kini menyandung Cak Imin tersebut terjadi saat dia menjadi Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut Cak Imin meminta dijadwalkan ulang yang harusnya digelar pada Kamis, 7 September 2023 menjadi pekan depan.