PIKIRAN RAKYAT - Menjelang tahun politik di Indonesia, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya itu tak akan menjadi kompetitor dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Seperti sudah sering kali saya sampaikan bahwa NU tidak boleh menjadi kompetitor di dalam dinamika yang ada dan PBNU tidak akan menempatkan diri sebagai pihak di dalam kompetisi yang berlangsung," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Jumat, 15 September 2023.
Menurut keterangan Gus Yahya, PBNU telah menyepakati beberapa parameter soal kontestasi pemilu tersebut. Pertama, pengurus di lingkungan PBNU diperbolehkan membuat artikulasi publik soal dinamika politik, tetapi dilarang mengatasnamakan NU.
Kemudian, pengurus di lingkungan PBNU tidak diperbolehkan mengambil langkah yang menyimpang dari koridor norma, AD-ART, dan haluan NU.
Baca Juga: PKB Memang Lahir dari Rahim NU, Gus Yahya: Tapi PBNU Tidak Ikut Jalankan Tugas Kepartaian
"Kalau mengatasnamakan lembaga itu substansinya harus merupakan hasil rapat atau hasil permusyawaratan. Kalau tidak merupakan hasil permusyawaratan, itu berarti adalah opini pribadi, bukan opini lembaga," ujarnya.
Pesan Gus Yahya
Gus Yahya diketahui berkomitmen mendukung Pemilu yang mengedepankan rasa tenang dan tentram untuk masyarakat. Oleh karena itu, ia pun berpesan kepada aktor politik agar tidak menciptakan kegaduhan di tengah demokrasi.
Ia mewanti-wanti agar para aktor politik tidak membuat manuver-manuver yang bisa membuat ketentraman, ketenangan, dan keselamatan masyarakat terganggu. Menurutnya, saat ini model pertarungan politik biasa dimulai dengan memanfaatkan media sosial, yakni menyebarkan hoaks.
Baca Juga: Kepergian PKB dari Koalisi Indonesia Maju Tak Banyak Pengaruhi Elektabilitas Prabowo Subianto
"Jangan hanya karena ingin menang lalu meriskir masyarakat menjadi korban dari pertarungan yang berlangsung," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga berpesan kepada masyarakat agar menjauh dari ajakan yang tidak konstruktif dari para aktor politik.