PIKIRAN RAKYAT – Suara organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), kerap menjadi rebutan jelang kontestasi politik. Merapatnya calon pejabat ke kalangan nahdliyin pun jadi hal lumrah menjelang pilpres, pilgub, dan pemilihan lainnya. Apa alasannya?
Perebutan massa yang dianggap paling seru adalah perebutan massa NU karena jumlahnya lebih dari setengah masyarakat Indonesia. Perebutan ini menjadi upaya elite partai politik untuk menggaet tokoh-tokoh besar NU yang merepresentasikan suatu daerah.
Diincarnya tokoh-tokoh besar NU, khususnya yang berbasis di Jawa Timur, tak lepas dari kekuatan massa yang besar. Massa ini dikenal kompak dalam komando ulama yang dihormati.
Namun apakah NU sebagai organisasi bisa berganti peran menjadi politik praktis?
Baca Juga: Perebutan Suara NU dan Muhammadiyah Jelang Pilpres 2024, Masing-masing Capres Punya Massanya
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf NU menegaskan, ormasnya tidak masuk ke dalam politik praktis. Sejak lama, dia sudah mewanti-wanti nahdliyin untuk tidak menjadikan NU sebagai identitas politik, baik secara struktural maupun kultural.
“Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon itu atas nama kredibilitasnya, atas nama perilakunya sendiri-sendiri bukan atas nama NU," tutur Gus Yahya dalam keterangan persnya di Kantor PBNU Jakarta beberapa waktu lalu.
NU maupun kiai-kiainya tidak akan memberikan dukungan kepada calon tertentu. Jika pun ada kalangan NU yang ingin mencalonkan diri, Gus Yahya mempersilakan yang bersangkutan berjuang lewat partai politik, bukan lewat NU.
Pernyataan serupa juga pernah disampaikan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Ulil Abshar Abdalla. Dia mengatakan, NU lebih dari sekadar mesin pendulang suara. Sekalipun menjadi pendulang suara, NU tetap memiliki kepentingan dalam hal kepemimpinan nasional.