PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menyinggung banyaknya purnawirawan yang terjun ke dunia politik menjelang Pemilu 2024. Ia khawatir, keputusan tersebut mengganggu netralitas TNI dan Polri.
Untuk itu, Mahfud meminta keputusan tersebut diantisipasi agar TNI dan Polri tetap mengutamakan rakyat daripada partai politik (parpol).
“Ini juga ada isu purnawirawan pejabat TNI maupun Polri saat ini banyak yang tergabung dalam partai politik mendukung si A, si B, dan seterusnya. Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri," ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Operasi Mantap Brata 2023-2024, dalam rangka pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Mahfud MD juga mengingatkan pentingnya tugas Polri dalam menjaga, mengawal, dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jelang pemilu.
Baca Juga: Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo 1 Oktober 2023, Siapa yang Paling Murah?
"Polri memiliki tugas untuk menjaga kamtibmas dengan melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum," ujarnya.
Menanggapi peringatan Mahfud MD, Polri tak mau ambil pusing karena purnawirawan yang kini terjun ke politik tidak lagi berstatus sebagai anggota secara kedinasan.
Menurut Polri, mereka punya kewenangan untuk bergabung dengan parpol atau golongan tertentu.
Rakor Operasi Mantap Brata
Rakor tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan sejumlah pihak terkait.