/photo/2023/09/28/3633948756.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Partai Demokrat diisukan berniat masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu ini menguat usai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor Minggu lalu.
Isu ini juga ditanggapi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Dia mengingatkan posisi Demokrat sebagai oposisi jika ditawarkan kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Ya, posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan, bahkan menyatakan oposisi. Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya kan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun opposite dengan yang ada di pemerintahan,” ujar Hasto usai menghadiri rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden di Gedung High End, Jakarta pada Rabu, 4 Oktober 2023.
“Tentu saja itu ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan," katanya melanjutkan.
Baca Juga: Marc Marquez Pindah dari Repsol Honda, Pesan Perpisahan Ungkap Alasannya
Sebaliknya, jika Demokrat sudah menyatakan diri sebagai koalisi, menurut Hasto, menjadi hal yang wajar jika partai tersebut bergabung ke kabinet Jokowi.
Reshuffle Kabinet Jelang Pilpres 2024
Isu reshuffle kabinet mencuat usai dua menteri Jokowi berurusan dengan perkara hukum yang ditangani KPK. Namun Hasto menilai, reshuffle kabinet ini kurang kondusif, mengingat dalam waktu dekat pilpres akan digelar.
Terlebih, saat ini masing-masing partai politik tengah mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik tersebut. Untuk itu, menurutnya, lebih baik Jokowi mengoptimalkan program kerja yang sudah dicanangkan daripada mengurusi reshuffle.
Meski begitu, jika bicara soal peluang, reshuffle bisa saja dilakukan jika ada menteri yang terjerat kasus hukum dengan catatan sudah berstatus sebagai tersangka. Namun masih ada opsi menteri ad interim yang bisa dipilih Jokowi untuk mengisi kekosongan posisi menteri yang ditinggalkan.