/photo/2023/10/17/1313902240.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) mendorong Pemerintahan Republik Indonesia (RI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera turun tangan menghentikan perang Palestina-Israel.
Upaya Israel yang melakukan perluasan permukiman hingga ke wilayah Negara Palestina memicu konflik hingga mengancam hak warga Palestina untuk tinggal di tanahnya sendiri.
Ketua Umum AIHII Asep Kamaluddin Nasir didampingi Dekan Fisip Unjani Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si menyampaikan hal itu pada kegiatan Konvensi Nasional AIHII XIV tentang Penguatan Kapabilitas Pertahanan, Keamanan, Ekonomi, Sosial, dan Politik Indonesia pada Era Digital di gedung FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Jalan Terusan Sudirman Kota Cimahi, Selasa 17 Oktober 2023.
"Secara prinsip kami AIHII mendorong stop war! Hentikan peperangan! Tetap jalur diplomasi kami rasa masih lebih baik. Karena ketika perang terjadi, siapa lagi kalau bukan masyarakat sipil dan anak-anak yang dirugikan," ujarnya.
Baca Juga: Sulit Peroleh Air untuk Mengairi Sawah, Warga Bandung Barat Harap Ada Bantuan Mesin Pompa
Asep mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar sekaligus negara dengan keberagaman agama terbesar, solidaritas kepada Palestina terwujud melalui bantuan dan dukungan moral. Hal itu mendapat apresiasi dari Palestina dengan memperkuat hubungan bilateral.
"Untuk Indonesia sebesar apa sih dampak yang timbul, ya memang konflik Palestina-Israel ini kita punya perhatian khusus. Mengingat support masyarakat Indonesia kepada Palestina baik secara negara, ataupun juga masyarakatnya cukup besar melalui bantuan-bantuan. Dan Palestina juga tentunya memberikan Indonesia apresiasi khusus juga," katanya.
Selain itu, di Negara Palestina terdapat bangunan suci bagi umat Islam yakni, Masjid Al-Aqsa. "Masjid Al-Aqsa sebagai masjid yang suci dan bagi Indonesia itu harus dijaga. Tapi di sisi lain, kondisi internasional ternyata mengondisikan terjadinya konflik antara Israel-Palestina," katanya.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, KPU Minta Pemerintah Rilis Fasilitas yang Bisa Digunakan Kampanye