kievskiy.org

Jokowi Tanggapi Penurunan Baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali: Mestinya Izin ke Partai, ASN Harus Netral

Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo (Jokowi). /Antara/Arif Firmansyah

PIKIRAN RAKYAT - Ada momen yang menyita perhatian publik saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Provinsi Bali pada Selasa, 31 Oktober 2023. Saat itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali menurunkan atribut berbau politik, seperti bendera dan baliho PDI Perjuangan (PDIP) maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

Penurunan atribut itu dilakukan tepatnya di sepanjang jalan lokasi kunjungan kerja Jokowi di Kabupaten Gianyar, Bali. Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah, termasuk aparatur sipil negara (ASN), TNI serta Polri harus netral.

"Dan ini tadi memperoleh informasi dari (Pj) Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Rabu, 1 November 2023. 

"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," ujarnya melanjutkan. 

Baca Juga: Ridwan Kamil Datang ke IKN karena Dapat Undangan Khusus Jokowi

Oleh karena itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota serta provinsi harus mengantongi izin dari pengurus partai di daerah terlebih dahulu jika akan menurunkan atribut partai. Hal tersebut bertujuan agar tak terjadi miskomunikasi.

"Oleh sebab itu pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten/kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," ucapnya. 

Ketika ditanya apakah pemerintah daerah atau ASN di Bali yang menurunkan atau memindahkan atribut partai itu tergolong pihak yang tidak netral, Jokowi pun menjawabnya dengan kembali menekankan pentingnya berkomunikasi dengan pengurus partai.

"Artinya harus ada komunikasi, komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi," tuturnya. 

Baca Juga: Jokowi Sebut Jenderal TNI Agus Subiyanto Penuhi Syarat Calon Panglima TNI

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat