PIKIRAN RAKYAT - Hakim Konstitusi Anwar Usman menyebut ada upaya politisasi terhadapnya terkait putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sudah memiliki pengalaman menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilu.
“Saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar, bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai Putusan MK dan Putusan MK terakhir, maupun tentang rencana Pembentukan MKMK, telah saya dengar jauh sebelum MKMK terbentuk,” kata Anwar Usman dalam konferensi pers di Gedung MK, Rabu, 8 November 2023.
Dia mengaku telah mengetahui adanya upaya politisasi yang berujung pada pembunuhan karakternya, namun dia mencoba untuk tetap berbaik sangka.
“Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir,” tutur Anwar.
Baca Juga: Mahfud MD Puji MKMK Tidak Pecat Anwar Usman, Ini Alasannya
Karena, Anwar meyakini tidak ada skenario yang lebih hebat dari skenarion Tuhan. Oleh karena itu, dia menegaskan pemberhentiannya sebagai Ketua MK oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak sedikitpun menjadi beban.
“Saya berkeyakinan bahwa, tidak ada ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi, tanpa kehendak-Nya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu, jauh lebih baik skenario Allah SWT,” tutur Anwar.
“Sejak awal saya sudah mengatakan, bahwa jabatan itu adalah milik Allah, sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua MK, tidak sedikitpun membebani diri saya,” ucapnya menambahkan.
Baca Juga: Betrand Peto Sentil Haters Usai Ramai Video Kedekatannya dengan Sarwendah
Lebih lanjut Anwar meyakni ada hikmah di balik pencopotannya sebagai ketua MK. Akan tetapi, dia harus tetap meluruskan berbagai informasi agar publik mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi.