PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.
Rencana PSBB total ini akan mulai dilaksanakan pada Senin 14 September 2020 dan menjadi kebijakan rem darurat pemerintah DKI Jakarta di bawah komando Gubernur Anies Baswedan.
Namun langkah yang diambil Anies Baswedan ini rupanya menuai kritikan, termasuk dari Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan.
Baca Juga: Jadwal Live Streaming & Klasemen MotoGP 2020: Latihan Bebas Berburu Start Terdepan di Sirkuit Misano
Dia menuturkan bahwa DPRD DKI Jakarta tidak dilibatkan oleh Anies Baswedan dalam mengambil kebijakan PSBB total.
"Sudah jelas sekali aturannya dalam penangan pandemi Covid-19 yaitu pemerintah daerah harus konsultasi, berkoordinasi terlebih dahulu dengan kami (DPRD) dan pemerintah pusat. Faktanya, kami tidak pernah diajak bicara, dan wajar jika beberapa menteri protes dengan sikapnya itu," kata August Hamonangan dalam keterangan tertulisnya, Jumat 11 September 2020.
Kendati tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPRD DKI Jakarta, dia mengaku mendukung kebijakan PSBB total tersebut.
Baca Juga: Akibat Kebakaran Hutan, Langit Siang di California Berubah Jadi Merah Darah
Tapi dia menegaskan bahwa sikap Pemprov DKI Jakarta yang tidak berkoordinasi tetaplah tidak bisa dibenarkan.