PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kegelisahannya terkait kondisi hukum dan politik Tanah Air, dalam pidato terbarunya.
Megawati paling banyak menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah syarat usia capres-cawapres, hingga konsekuensi hukum etik yang didapat para hakim MK setelah terbukti melakukan pelanggaran oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK).
Pidato disampaikan Presiden ke-5 RI itu melalui video di akun YouTube PDI Perjuangan, Minggu, 12 September 2023.
Berikut ini selengkapnya isi pidato Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri bertajuk 'Setelah Lama Dinanti Tiba Saatnya Sampaikan Suara Hati Nurani':
Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swasti Astu, Namo Budaya, Salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila! Merdeka!
Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat indonesia yang saya cintai dan banggakan, di manapun kalian berada. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua.
Pada momentum yang sangat baik ini, setelah mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan politik kita, dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati nurani yang jernih sebagai kontemplasi, maka saya memutuskan, sudah tiba saatnya untuk berbicara.
Baca Juga: Megawati Ungkap MK Dibentuk untuk Lawan Watak Pemerintahan Otoriter
Berbicara dengan nurani, berbicara dengan tuntunan akal sehat dan berbicara dengan kebenaran yang hakiki. Dengan melihat persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini, maka izinkan saya berbicara di sini sebagai anak bangsa yang ikut berjuang bagi tegaknya demokrasi Indonesia. Juga berbicara sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Dan, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.
Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi.