PIKIRAN RAKYAT - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menjawab rapor merah yang dilayangkan capresnya, Ganjar Pranowo terkait penegakkan hukum di Indonesia. Dia mengisyaratkan penilaian itu menyasar usai polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan era pemerintahan Jokowi secara keseluruhan.
Dengan demikian, spekulasi Ganjar blunder lantaran bertendensi 'menjelekkan' cawapresnya sendiri, Mahfud MD, sebagai Menko Polhukam adalah keliru. Isyarat bantahan disampaikan Mahfud menanggapi kabar yang beredar.
Menurutnya, pemberian skor 5 dari 10, oleh Ganjar Pranowo untuk bidang penegakan hukum era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimaksudkan setelah adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi (MKMK).
Rapor merah itu merujuk pada kinerja eks Ketua MK, Anwar Usman yang terbukti melanggar kode etik berat, sehingga dicopot dari jabatannya.
"Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis (Kehormatan) Mahkamah Konsitusi kan?" kata Mahfud di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu, 19 November 2023 malam.
Mahfud melanjutkan, besar harapannya supaya rapor merah itu bisa dibenahi di masa depan. Dia lantas menegaskan kembali bahwa nilai serendah itu tidak terkait langsung dengan kinerja dirinya sebagai Menko Polhukam.
Membuktikan hal tersebut, ia mengutip survei salah satu lembaga, yang menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat pada bidang politik dan keamanan lebih tinggi daripada kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
"Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukam-nya saya," tuturnya.
"Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas," ucap dia lagi.
Baca Juga: Anies Baswedan Respons Curhat PDIP Soal Tekanan Penguasa: Tak Ada Apa-apanya dengan Beban Rakyat
Sebelumnya, Calon presiden (capres) usungan PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menyoroti penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi.
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres dan calon wakil presiden (cawapres), Ganjar memberi rapor merah untuk penegakan hukum di Indonesia dengan nilai 5 dari skala 1 hingga 10.
Pernyataan itu dilontarkan Ganjar saat menjawab pertanyaan dari Prof Zainal Arifin Muchtar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang penilaiannya terhadap pemerintahan Jokowi.