/photo/2021/12/28/3376895707.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap serentetan pergantian kepala lapas di Jawa Timur, menunjukkan adanya kejanggalan yang patut dicurigai. Wihadi Wiyanto menyatakan bahwa hampir semua kepala lapas di dapilnya telah diganti, dan fenomena ini terjadi di tengah-tengah atmosfer politik yang semakin intens jelang Pemilihan Umum 2024.
"Dalam dapil saya, Jawa Timur, hampir semua kalapas ganti, dan setelah diamati semua kalapas hampir ganti semua. Ada apa jelang pemilu kalapas diganti semua," ujar Wihadi Wiyanto di Jakarta, Selasa 21 November 2023.
Wihadi juga mengungkapkan informasi tentang adanya pakta integritas yang diduga dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Pelaksana Jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di lapas untuk mendukung salah satu calon presiden.
"Saya dengar ada pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen untuk memenangkan salah satu capres dari warga binaan, dan pada saat ini kalapas yang dipindahkan itu akan dinaikan pangkatnya," tambahnya.
Baca Juga: Profil Jenderal Agus Subiyanto, Panglima TNI yang Gantikan Laksamana Yudo Margono
Kejanggalan ini juga dibahas dalam rapat kerja DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada Selasa, 21 November 2023. Wihadi menyoroti masalah ini sebagai bagian dari sejumlah potensi kecurangan sistematis yang terlihat di lapas atau lembaga pemasyarakatan.
Wihadi mengingatkan bahwa situasi serupa pernah terjadi pada tahun 2019, di mana petugas lapas dan sipir yang berperan sebagai petugas KPPS di TPS khusus. "Jadi saya melihat ini memungkinkan terjadi karena pertama TPS yang ada TPS lapas khusus dan semua saksi semua, KPPS itu adalah sipir. Artinya itu tidak perlu nyoblos sipir saja yang nyoblos bisa. Warga binaan pasti takut. Jadi ini suatu hal yang karena lapas ini sangat rawan dan 2019 itu terdeteksi masalah ini," paparnya.
Wihadi menuntut jaminan dari pemerintah untuk mencegah kejadian serupa terulang dan mengusulkan adanya mekanisme khusus untuk mengawasi proses pemilu di dalam lapas.
"Perlu ada mekanisme tata cara agar KPU ada pengaturan mengenai soal TPS yang ada di lapas. Saya usul dibentuk panja. Jadi ini daerah khusus yang memang harus diawasi bersama bagaimana nanti kita akan selesaikan pengawasan lapas perlu dilakukan," tegasnya.
Meskipun Yasonna membantah bahwa rotasi kepala lapas dilakukan di hampir semua lapas, Wihadi dan anggota DPR lainnya menyuarakan keprihatinan mereka terkait potensi manipulasi politik di dalam lembaga pemasyarakatan, dan menekankan perlunya tindakan preventif untuk menjaga integritas pemilu.***