PIKIRAN RAKYAT – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menolak pemindahan ibu kota ke Kalimantan atau dikenal proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Penolakan itu dilandasi aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik yang tak setuju ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan.
"Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara," katanya dalam acara Kick off Kampanye Nasional di Depok, Jawa Barat, Minggu, 26 November 2023.
PKS membeberkan tiga alasan yang membuat Jakarta tetap harus menjadi ibu kota. Pertama alasan historis, kedua Pembangunan, dan ketiga keberlanjutan.
"DKI Jakarta tempat di mana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan," ucap Syaikhu.
Sementara dari sudut pembangunan, menurut PKS, tidak tepat jika pemerataan pembangunan dilakukan dengan memindahkan ibu kota dan membangun pusat ekonomi di kota kecil.
"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah,” ucapnya.
Seperti ucapan Anies Baswedan beberapa waktu lalu, Syaikhu menilai bahwa pemerataan seharusnya dilakukan dengan membuat kota kecil menjadi menegah dan kota menengah menjadi kota besar.
“Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," ujar Syaikhu.
Kritik Pembangunan IKN
Saat menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), salah satu panelis meminta Anies Baswedan menyampaikan pendapatnya mengenai Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.