PIKIRAN RAKYAT - Dalam sesi debat calon presiden (Capres) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 12 Desember 2023, Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, mengajukan dua pertanyaan krusial kepada Prabowo Subianto terkait dengan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia.
Pertanyaan tersebut menyoroti 12 kasus pelanggaran HAM berat, termasuk peristiwa 65, penembakan misterius, Talangsari, penghilangan paksa, hingga peristiwa di Wamena. Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa pada tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan empat rekomendasi kepada Presiden saat itu. Rekomendasi tersebut mencakup pembentukan pengadilan HAM ad hoc, penemuan 13 korban penghilangan paksa, pemberian kompensasi dan pemulihan, serta ratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa sebagai upaya pencegahan.
"Saya ingatkan tahun 2009, DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. Satu, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Ketiga, memberikan kompensasi dan pemulihan, dan yang keempat, meratifikasi Konvensi penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan," tutur Ganjar Pranowo.
"Pertanyaan saya ada dua, kalau bapak ada di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" ujarnya menambahkan.
Prabowo Subianto memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut, namun, jawabannya nampaknya tidak sesuai dengan substansi yang ditanyakan oleh Ganjar Pranowo. Prabowo mengajak Ganjar Pranowo untuk tidak terus-menerus membahas hal tersebut, terutama karena banyak aktivis tahun 98 yang kini justru mendukungnya.
Kasus Penculikan Aktivis 1998
Kasus penculikan aktivis 1998 seringkali mencuat ketika Prabowo maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres). Ini terkait dengan peran Prabowo sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus pada tahun 1998, di mana Tim Mawar yang dibentuk Kopassus melakukan penculikan terhadap sejumlah aktivis '98.
Berikut adalah daftar sembilan aktivis yang diculik dan akhirnya dibebaskan, serta 13 aktivis yang masih hilang hingga kini:
Sembilan Aktivis yang Diculik dan Dilepaskan:
- Desmond Junaidi Mahesa (anggota DPR RI dari Partai Gerindra)
- Haryanto Taslam (almarhum, mantan kader PDIP dan Gerindra)
- Pius Lustrilanang (anggota BPK)
- Faizol Reza (anggota DPR dari PKB)
- Rahardjo Waluyo Jati (almarhum, mantan pendukung Jokowi)
- Nezar Patria (Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika)
- Aan Rusdianto (pernah bergabung ke Gerindra)
- Mugianto
- Andi Arief (elite DPP Partai Demokrat)
13 Aktivis yang Masih Hilang: