PIKIRAN RAKYAT – Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyampaikan sejumlah pernyataan dalam debat capres 2024 perdana di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat. Meskipun demikian, sejumlah pernyataan yang disampaikan menimbulkan sorotan karena ketidaksesuaian dengan fakta.
Debat tersebut merupakan bagian dari serangkaian debat Capres Peserta Pilpres 2024 yang akan berlangsung pada beberapa tanggal, termasuk tanggal 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024. Debat pertama melibatkan Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar Pranowo, serta disaksikan oleh calon wakil presiden dan pendukung dari masing-masing kandidat.
Tema debat mencakup beragam aspek seperti pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Namun, pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh Ganjar Pranowo menjadi sorotan karena ketidaksesuaian dengan fakta yang ada.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pernyataan-pernyataan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta, mari kita simak ulasan lebih lanjut.
Baca Juga: Ekspresi Ganjar Pranowo Saat Debat Capres Dibedah Pakar Gestur: Tutupi Perasaan Sesungguhnya
[SALAH] Kerugian Negara Akibat Korupsi Selama 10 Tahun Rp230 Tirliun
Pada debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024 yang berlangsung di kantor KPU RI, Ganjar Pranowo menyampaikan informasi terkait kerugian negara akibat korupsi, mengutip data dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
"Data ICW menyebutkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara terjadi. Ini ekuivalen dengan kira-kira membangun 27 ribu puskemas," ujar Ganjar Pranowo.
Namun, data yang dikutip tersebut ternyata tidak akurat. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2013 hingga 2022, jumlah kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp209,32 triliun. Angka ini berbeda dengan pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo dalam debat tersebut.
[SALAH] Ganjar Pranowo Ciptakan Pelayanan Publik Berkeadilan di Jawa Tengah
Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, mengungkapkan penciptaan pelayanan publik yang inklusif bagi berbagai kelompok, mulai dari perempuan hingga kaum difabel, selama kepemimpinannya di dua periode gubernur. Ganjar menegaskan bahwa kelompok perempuan dan disabilitas dilibatkan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) sejak awal.
Namun, data dari Ombudsman Jawa Tengah memberikan gambaran berbeda. Penilaian terhadap kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pemahaman instansi penyelenggara terhadap pelayanan bagi kaum difabel masih minim. Ombudsman Jawa Tengah menekankan perlunya pemenuhan standar pelayanan yang lebih baik untuk penyandang disabilitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.