PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Network For Indonesian Democratic Society Indonesia (Netfid), Muhammad Afit Khomsani, skeptis soal netralitas aparatur negara dalam Pemilihan Umum 2024. Terlebih, dengan adanya bagian dari kekuasaan tertinggi negara yang terlibat sebagai peserta Pemilu 2024.
Menurutnya, potensi pelanggaran oleh Aparat Sipil Negara (ASN) maupun TNI-Polri terkait netralitas Pemilu masih mungkin terjadi. Pasalnya, saat ini ada “kekuatan yang lebih besar” yang memungkinkannya.
“Sangat sulit menjelaskan ketika ada bagian dari kekuasaan tertinggi di suatu negara ikut berkompetisi, meskipun secara legalitas, secara konstitusi, tidak ada larangan, tetapi potensi adanya conflict of interest dan abuse of power itu sangat ada,” katanya pada Rabu, 13 Desember 2023.
Menurutnya, lembaga negara yang melakukan deklarasi untuk menunjukkan komitmen menjaga netralitas dalam Pemilu 2024, hendaknya tidak sekadar seremoni belaka.
“Kita sebagai masyarakat, insan media, dan kelompok lainnya yang mengawasi bersama, apakah netralitas ASN, TNI, Polri itu benar-benar ada atau sekedar seremonial belaka. Penyelenggara pemilu, parpol, dan instansi terkait juga,” katanya.
Menurut Afit, aparat hendaknya bisa memproses setiap temuan atau laporan dan dugaan pelanggaran dengan cepat dan tepat. “Aparat penegak hukum harus juga berlaku imparsial, dan patuh pada peraturan yang berlaku dan bisa menegakkan hukum,” katanya.
Jokowi harus tunjukkan komitmen
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, menilai, Presiden Joko Widodo perlu menunjukkan komitmennya soal penegakan netralitas di Pemilu 2024. Hal itu penting agar aparat tidak terbawa arus euforia karena anak Presiden, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.
"Meskipun sulit (menepis ketidaknetralan), namun penting bagi Jokowi untuk memberikan statement. Hal ini untuk menjaga iklim pemilu agar tetap berjalan demokratis," ujarnya.
Menurut Airlangga, kondisi Demokrasi di Indonesia saat ini sudah mengalami pelemahan, jangan sampai semakin terpuruk karena jalannya pemilu yang diwarnai oleh ketidaknetralan perangkat negara. Menurutnya, Jokowi perlu bersikap sebagai negarawan untuk mengakhiri krisis demokrasi saat ini.