kievskiy.org

Mahfud MD Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Dana Ratusan Miliar Rupiah Digunakan untuk Raup Suara Pemilu 2024

Cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD.
Cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD. /Antara/Sulthony Hasanuddin

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPK turut menyelidiki temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) mengenai transaksi janggal terkait Pemilu 2024. Berdasarkan laporan PPATK, transaksi janggal itu nilainya ratusan miliar rupiah. Dana itu diduga digunakan untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.
 
Menurut Mahfud MD, Bawaslu harus menyelidiki juga transaksi janggal tersebut dan mengungkapnya kepada publik.  "Kalau itu uang haram, biasanya pencucian uang, tangkap. Supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," kata Mahfud MD yang juga merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 itu di Padang, Sumatra Barat, Minggu, 17 Desember 2023.
 
Sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan, ada temuan transaksi janggal di masa kampanye. Transaksi itu bernilai triliunan rupiah.
 
"Kita masih menunggu. Ini, kan, kita bicara triliunan rupiah, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol kita lihat. Memang keinginan dari Komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan. Sesuai dengan kewenangan kita," tutur Ivan usai menghadiri acara Diseminasi PPATK, Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis, 14 Desember 2023.
 
PPATK menyatakan, adanya aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal. Selain itu, berdasarkan laporan PPATK, ada juga pendanaan kampanye bersumber dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di salah satu daerah Jawa Tengah.
 
Pencairan pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal kerja debitur-debitur, namun diduga digunakan untuk kepentingan simpatisan partai, MIA. Selama 2022-2023, total pencairan dari BPR di salah satu daerah di Jawa Tengah ke rekening 27 debitur mencapai sekira Rp102 miliar.
 
Dari pencairan pinjaman itu, pada waktu bersamaan atau berdekatan, dilakukan penarikan tunai. Duit itu lalu disetorkan kembali ke rekening MIA. MIA diduga sebagai pihak pengendali atas dana pinjaman tersebut.
 
Ivan Yustiavandana mengatakan, total dana yang masuk ke rekening MIA yang bersumber dari pencairan kredit mencapai Rp94 miliar. Dari rekening MIA, dana-dana itu dipindahkan kembali ke beberapa perusahaan seperti PT BMG, PT PHN, PT BMG, PT NBM, beberapa individu, serta diduga ada yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara.
 
Beberapa perusahaan yang menerima aliran dana pinjaman melalui rekening MIA itu di antaranya terafiliasi dengan Koperasi Garudayaksa Nusantara. “Waktu itu pernah kami sampaikan indikasi dari illegal mining. Dari macam-macam, lah,” kata Ivan pada Jumat, 15 Desember 2023.
 
Menurut Ivan, laporan terkait dana Pemilu 2024 kian masif ke PPATK. Ia mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan transaksi janggal sejak Januari 2023. "Sudah kita lihat, semua sudah diinformasikan ke KPU dan Bawaslu. Data sudah ada di mereka," ujarnya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat