/photo/2023/12/25/2571430457.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo mengatakan, tugas Warga Negara Indonesia (WNI) tidak sebatas memberikan hak suara dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Menurutnya, masyarakat juga harus mengawal kerja presiden dan wakil presiden terpilih untuk memastikan jalannya roda pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Kalau nanti kita terima siapa yang terpilih, (itu) belum selesai. Sebagai Warga Negara Indonesia yang bertanggung jawab, (kita) harus selalu mengamati jalannya pemerintahan, kritis terhadap pemerintahan yang diberikan hak oleh rakyat dalam pemilu yang sah untuk memimpin negara ini menuju cita-cita kemerdekaan, kita tahu cita-cita kemerdekaan tujuan negara kita didirikan itu ada di alinea dua pembukaan UUD 1945,” kata Kardinal Suharyo dalam konferensi pers di Gereja Katedral Jakarta, Senin, 25 Desember 2023.
Suharyo mengatakan, yang harus dikawal dan dikritisi umat Katolik antara lain terkait perlindungan pemerintah terhadap seluruh masyarakat. Sebab, kata dia, masih banyak ditemukan kasus tindak pidana perdagangan orang.
“Melindungi seluruh rakyat Indonesia di manapun mereka berada, rakyat kita sudah terlindungi belum? Banyak tindak pidana perdagangan orang,” ujar Suharyo.
Lebih lanjut, Suharyo meminta umat Katolik mengawal jalannya pemerintahan dalam konteks kesejahteraan umum. Menurutnya, umat Katolik harus mengkritisi pemerintah apabila kesejahteraan hanya dirasakan kelompok tertentu.
“Mewujudkan kesejahteraan umum sudah tercapai belum? Pemerintah kita itu menuju kesejahteraan umum atau kesejahteraan kelompok? Harus diawasi, semestinya yang mengawasi DPR, tapi seringkali, kan, kita harus ikut terlibat,” ujar Suharyo.
Kemudian, lanjut Suharyo, kehadiran pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa juga perlu dikawal. Sebab, uang pajak yang diperoleh negara dari masyarakat salah satunya dianggarkan untuk memberikan akses pendidikan layak.
“Mencerdaskan bangsa. Sudah tercapai belum? Angka kecerdasan kita rata-rata masyarakat Indonesia menurut penelitian itu 78,2 itu rendah, rata-rata mestinya 82 selisihnya masih lumayan, baru nanti kalau kita sudah sampai 120, 130 itu kita menjadi orang-orang yang hebat, sudah cukup apa belum?” ucap Suharyo.
“Negara itu berperan di dalam mencerdaskan bangsa, uang pajak masyarakatnya dibawa kemana?” katanya menambahkan.
Suharyo mengaku sedih karena banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang menjerat pejabat-pejabat di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh sebab itu, setiap warga harus mengawasi pemerintah supaya bekerja sesuai cita-cita negara.