PIKIRAN RAKYAT - Jusuf Kalla (JK) sarankan agar Bawaslu turut mengundang Presiden Joko Widodo saat memanggil Anies Baswedan atas dugaan fitnah kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan.
JK merekomendasikan Jokowi sebagai saksi lantaran Anies diduga mendapat data lahan Prabowo 340.000 hektare dari sang presiden lima tahun lalu.
"Kalau diperiksa gampang, Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. 'Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi," ujar JK di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.
Dengan demikian, teka-teki kepemilikan lahan ini akan segera terpecahkan meski diprediksi berpotensi terjadi sedikit kegaduhan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Timnas Indonesia Bisa Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023 dengan 3 Cara
"Paling bagus, kalau diperiksa. Anies kalau ditanya dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi, baru ramai negeri ini, bagus itu kalau diperiksa," katanya.
Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu
Laporan terhadap Anies datang dari pihak yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB). Perwakilan kelompok tersebut, Subadria Nuka, menuturkan, data yang disampaikan Anies tidak benar termasuk soal anggaran Kementerian Pertahanan.
"Karena diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp700 triliun, dan terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah seluas 340 hektare, maka hal tersebut adalah tidan benar," ujarnya pada Selasa, 9 Januari 2024.
Menurut Subadria, data mengenai lahan milik Prabowo adalah yang tertera di LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Disebutkan bahwa Capres nomor urut dua itu memiliki tanah dan bangunan senilai Rp275.320.450.000.