/photo/2024/01/12/3253570736.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Ahmad Nur Hidayat mengatakan bahwa proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall tidak selaras dengan aspek pemerataan pembangunan yang menjadi komitmen capres 1 Anies Baswedan.
"Saat ini Pak Anies saya kira akan konsisten memprioritaskan aspek pemerataan dibandingkan hanya bicara pesisir pantai utara," kata dia di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Januari 2024.
Ia pun menyinggung penolakan Anies terhadap pembangunan Giant Sea Wall ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Komitmen itu diyakini masih dipegang saat ini.
"Karena yang diwacanakan giant sea wall ini kan di pesisir pantai utara yang tadinya di pantai utara Jakarta saja tapi itu seluruh Pulau Jawa berarti itu kan akan dibuat seperti itu," ujarnya.
Potensi kerusakan ekosistem laut
Dalam pandangan dia potensi kerusakan lingkungan ekosistem laut seperti terumbu karang bisa saja ditimbulkan karena Giant Sea Wall. Lalu potensi nelayan kehilangan mata pencahariannnya.
"Nelayan kita yang tradisional yang harusnya bisa melaut kapanpun itu kan enggak bisa lagi leluasa dia harus punya kayak tempat tempat khusus yang belom tentu dekat sama wilayah mereka," ujarnya.
Dana besar yang dibutuhkan untuk proyek tersebut juga menjadi catatannya. Menurutnya upaya penanganan banjir bisa dikerjakan tanpa melalui Giant Sea Wall tersebut.
"Masalah upaya banjir kan bisa diselesaikan tanpa tanggul itu yang kedua Pak Anies melihat ini buang buang investasi. Kita bicaranya gak boleh satu sesi musim aja. Ketika musim kemarau itu semua turun gak boleh kita hanya membangun satu infrastruktur yang penggunaannya hanya untuk musim hujan untuk menangani banjir saja," ucapnya.
Dalam pandangan pribadinya, kata Ahmad proyek Giant Sea Wall tidak tepat juga realistis sehingga perlu dikritik.
"Malah saya berani mengatakan kalau ini belum dibutuhkan. Di saat anggaran kita terbatas, untuk membayar utang negara banyak, daya beli masyarakat rendah. Kita bisa mensiasati dgn cara yang lain. Kecuali swasta sendiri yang berinisiatif. Tapi kan kayaknya gak mungkin. Mana mungkin ada swasta membangun tanpa ada keterlibatan pemerintah," ucapnya.***