PIKIRAN RAKYAT - Gagasan hilirisasi yang digaungkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditolak Greenpeace Indonesia. Hal itu utamanya yang mengaitkan dengan masyarakat adat.
Gibran membahas hal itu dan kembali menyebutkan hilirisasi saat debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) hari ini, Minggu 21 Januari 2024. Wali Kota Solo itu menyebut ada solusi sederhana mengatasi pertambangan yang melanggar aturan dan menyengsarakan masyarakat adat.
"Dari Prabowo-Gibran, simpel saja solusinya, IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel," kata pria 37 tahun tersebut.
Cawapres lainnya, Mahfud MD, menyatakan justru mencabut IUP dari sebuah perusahaan tambang, akan mengharuskan kita berhadapan dengan mafia. Menurutnya, ada masalah kompleks yang mesti dipahami.
"Bila 'ya cabut aja IUP-nya', nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung," kata Cawapres pendamping Ganjar Pranowo.
"Itu begitu, bahkan KPK seminggu lalu mengatakan bahwa untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat," katanya melanjutkan.
Mahfud MD menyatakan mencabut IUP tidak semudah yang dibayangkan atau disebutkan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini pula yang disinggung lembaga yang bergerak di aspek lingkungan, Greenpeace Indonesia.
Greenpeace Indonesia 'sentil' ide hilirisasi Prabowo Gibran
Menurut Greenpeace Indonesia, Gibran terlalu mengglorifikasi hilirisasi. Segala masalah dijawab dengan hilirisasi justru memunculkan masalah, ada praktik industri yang selama ini buruk karena menggusur masyarakat adat.
"Mas Gibran ini terlalu mengglorifikasi hilirisasi," kata lembaga tersebut lewat cuitan di akun X (Twitter) resminya, @GreenpeaceID.