/photo/2024/01/22/3303742594.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, para pejabat tinggi negara yang tidak netral dalam Pilpres 2024 sama saja tidak taat pada perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, perintah netralitas itu merupakan perintah langsung dari Presiden Jokowi sebelum kampanye dimulai. Anies berharap Jokowi tak pandang bulu menjatuhkan sanksi kepada yang tidak netral, termasuk menteri-menteri dalam kabinetnya.
"Presiden (Jokowi) bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, apakah presiden diam saja? Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden," ujar dia, di akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 Januari 2024.
"Kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat," kata Anies lagi.
Bagi eks Gubernur DKI Jakarta itu, publik hanya bisa menanti ketegasan Jokowi beserta rengrengannya perihal netralitas yang dilanggar. Mengingat, pejabat publik memiliki kewajiban moral untuk mengawal situasi kondusif pesta demokrasi.
Anies melanjutkan, batasan-batasan perihal dukung mendukung ini mesti dipetakan kembali, sehingga jelas mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan para menteri dan pimpinan lemabaga negara lain sepanjang kampanye.
"Rakyat ini menunggu. Hey, kita udah tahu nih, ini forbidden, tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden. Terus kalau ada yang masuk (melanggar) diapain? Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul kan," tegas Anies.
"Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya, semua orang melanggar, forbidden," tuturnya, menegaskan.
Menurut Anies, semakin banyak pelanggaran terjadi, maka akan semakin kacau situasi di kalangan masyarakat. Penindakan terhadap pelanggaran, kata Anies, merupakan satu-satunya cara mencegah kekacauan yang ditakutkan.