PIKIRAN RAKYAT - Anies Baswedan menilai pejabat tinggi negara yang tidak netral dalam Pilpres 2024, berarti tidak taat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, perintah netralitas itu merupakan perintah langsung Jokowi sebelum masa kampanye dimulai. Anies berharap Jokowi tak pandang bulu menjatuhkan sanksi kepada yang pejabat tidak netral, termasuk menteri-menteri kabinetnya.
"Presiden bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, apakah presiden diam saja? Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden," kata Anies dalam kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 Januari 2024.
"Kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat," katanya melanjutkan.
Sementara publik, kata Anies, hanya bisa menanti ketegasan Jokowi dan para kaki tangannya perihal netralitas yang dilanggar. Mengingat, pejabat publik memiliki kewajiban moral untuk mengawal pesta demokrasi 2024.
Anies mendesak batasan-batasan perihal dukung-mendukung ini mesti dipetakan kembali, sehingga jelas mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan para menteri dan pimpinan lemabaga negara lain sepanjang kampanye.
"Rakyat ini menunggu. Hei, kita sudah tahu nih ini forbidden, tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden. Terus kalau ada yang masuk (melanggar) diapain? Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul kan," tutur Anies.
"Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya semua orang melanggar, forbidden," tuturnya, menegaskan.
Menurut Anies, semakin banyak pelanggaran terjadi, maka akan semakin kacau situasi di masyarakat. Penindakan terhadap pelanggaran, kata Anies, merupakan satu-satunya cara mencegah kekacauan yang ditakutkan.