PIKIRAN RAKYAT - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan tanggapan terhadap pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong pertambangan ilegal.
Dalam konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat pada Senin, Maruli menilai pernyataan Mahfud belum lengkap. Ia menyoroti bahwa istilah "aparat" dapat merujuk pada banyak hal, sehingga perlu klarifikasi mengenai aparat mana yang dimaksud oleh Mahfud.
"Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?" ujar Maruli, menegaskan perlunya kejelasan dalam pernyataan tersebut.
KSAD Maruli Simanjuntak menekankan bahwa TNI Angkatan Darat telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini bahwa TNI tidak berani terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, termasuk mendukung pertambangan ilegal.
"Sulit juga di zaman sekarang ini, terus terang saja. Kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video, kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita," ungkapnya.
Maruli juga menyatakan bahwa TNI AD akan merespons cepat jika ada indikasi pelanggaran terhadap hukum.
Prajurit yang terbukti menyokong pertambangan ilegal akan dikenakan sanksi, sebagaimana yang telah terjadi pada kasus-kasus sebelumnya.
Pihaknya juga mengklaim tidak memiliki pengetahuan mengenai kewenangan legalitas pertambangan, dan mengajak semua pihak yang menemukan indikasi pelanggaran untuk melapor.
"Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan," kata Maruli.