PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang presiden boleh melakukan kampanye dan memihak dalam pesta demokrasi. Pasalnya, seorang presiden yang merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik itu memiliki hak demokrasi dan hak politik, hal itu pun berlaku bagi para menteri.
Pernyataan itu diucapkan Jokowi untuk menanggapi sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang gabung ke dalam tim sukses pemenangan pasangan capres dan cawapres tertentu di Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Rabu, 24 Januari 2024.
Menurut Jokowi, kampanye boleh dilakukan asalkan tak memakai fasilitas negara.
Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Soal Pernyataan Jokowi: Ada Kesan Nepotisme
"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya.
Meski demikian, Jokowi mengatakan bahwa keikutsertaan atau tidaknya seorang presiden dan menteri dalam berkampanye itu merupakan pilihan masing-masing individu.
"Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye, boleh, tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," ucapnya.
Lantas, apakah nantinya Jokowi akan turun gunung untuk berkampanye dalam pesta demokrasi ini? Jokowi pun hanya menjawabnya secara normatif.
"Ya, nanti dilihat," tuturnya.