PIKIRAN RAKYAT - Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai presiden tidak boleh memihak kepada salah satu paslon Pemilu 2024. Jika tidak sanggup bersikap netral, presiden harus cuti dari jabatannya.
"Presiden punya hak pilih, tapi presiden kalau memihak harus cuti dari presiden. Betul apa betul?" kata Cak Imin saat berkunjung ke Pasuruan, Jawa Timur.
Cak Imin khawatir akan terjadi ketidakseimbangan jika presiden tidak cuti saat mendukung salah satu paslon.
"Kalau tidak cuti repot, akhirnya terjadi ketidakseimbangan," tuturnya.
Ketua Umum PKB ini berharap presiden bisa bersikap adil kepada semua paslon. Dia juga meminta semua pejabat menaati hukum dan tidak memanfaatkan kekuasaannya.
"Keadilan terwujud dalam pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan," kata Cak Imin.
Jokowi: Presiden Boleh Memihak Salah Satu Paslon
Joko Widodo menegaskan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka mengkampanyekan salah satu peserta pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.
Jabatan presiden dan menteri, kata Jokowi, merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, kampanye termasuk hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan menteri.