/photo/2024/01/24/1958281476.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Habiburokhman mempertanyakan pengetahuan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan soal perundang-undangan usai mempertanyakan kenetralan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2024.
“Kita bicara regulasi, bicara konstitusi, bicara Undang-Undang, dan bicara peraturan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang dibahas itu bukan soal netral atau tidak netral. Kalau istilah perundang undangan bukan itu,” kata Habiburokhman kepada wartawan di media center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.
Merujuk peraturan perundang-undangan, kata Habiburokhman, Jokowi bukan harus bersikap netral saat pemilu. Tetapi, Jokowi sebagai Kepala Negara tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
“Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau pakai istilah netral enggak netral gradasinya beda-beda,” tutur Habiburokhman.
Baca Juga: Imbas Kebakaran yang Memakan Korban, Satpol PP dan Damkar Cianjur Evaluasi Toko dan Bangunan
Waketum Partai Gerindra ini menilai Anies telah keliru menyebut soal sikap Jokowi dengan istilah netral. Sebab, derajat kenetralan pejabat negara berbeda-beda.
“Kalau TNI-Polri netral absolut enggak boleh memilih sama sekali. Kalau gubernur BI, direktur BUMN punya hak pilih tapi enggak boleh ikut kampanye,” tutur Habiburokhman.
“Kalau presiden tidak termasuk pejabat yang enggak boleh ikut kampanye di Pasal 280. Jadi, kita kembalikan ke pak Jokowi nantinya akan seperti apa dan kita yakin Jokowi orang yang sangat berintegritas,” ucapnya menambahkan.
Habiburokhman menyebut Anies diberikan masukan yang tidak utuh terkait sikap Jokowi. Sehingga, kata dia, Anies berbicara tidak jelas atau absurd.
Baca Juga: Pemilu 2024 Saat Musim Hujan, Sekolah Dapat Menjadi Alternatif Lokasi TPS