PIKIRAN RAKYAT - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait normalisasi status organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ada isu jika Anies terpilih jadi presiden, maka kedua organisasi tersebut akan diaktivtasi kembaali.
Anies memberikan jawaban ketika ditanyai langsung oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasdem, Farhan.
"Apakah Pak Anies akan melakukan normalisasi kepada HTI dan FPI?" kata Farhan dalam diskusi diskusi bertajuk "Ngajabarkeun Abah Anies: di The Papandayan Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung Minggu 28 Januari 2024.
Anies menyatakan dalam keterangannya, jika pembubaran dari FPI dan HTI itu sudah terlanjur dilakukan pemerintah.
"Jika ada organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku pada organisasi itu. Apapun organisasinya kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah sudah dijalani kemarin," tuturnya.
Jadi Anies mengaku menghormati keputusan yang dilakukan pemerintah terkait pembubaran FPI dan HTI.
Tapi, Anies Baswedan juga menyinggung proses pembubaran organisasi. Menurutnya, jika ia jadi presiden, maka proses pembubaran organisasi akan dilakukan sesuai prosedur, yakni berdasarkan keputusan pengadilan.
"Tapi, ketika saya bertugas jadi presiden, saya tidak akan membubarkan. Tapi saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan yang membubarkan," tuturnya.
Pembubaran pun akan dilakukan jika memang terjadi pelanggaran hukum. Karena Anies Baswedan berpendapat pihaknya menghormati institusi pengadilan.
"Di situlah negara demokrasi, karena kala tidak, nanti negara dijalankan pakai selera," ucap Anies.