PIKIRAN RAKYAT - Saat ini Prabowo Subianto menjadi sosok penting di Indonesia. Tak hanya sedang menjabat Menteri Pertahanan (Menhan), ia juga tercatat sebagai calon presiden (capres) nomor urut 2 dengan pasangan Gibran Rakabuming Raka.
Tapi, jauh sebelum itu, nama Prabowo Subianto sudah disorot. Salah satunya, ia diduga menjadi aktor dibalik hilangnya aktivis pada kerusuhan 1998.
Hal ini setidaknya dibuktikan oleh dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat yang dibeberkan beberapa tahun setelah penghilangan aktivis 1998.
Arsip Keamanan Nasional (NSA) mengemukakan 34 dokumen terkait rentetan laporan pada masa prareformasi. Salah satunya membahas mengenai Prabowo Subianto.
Dalam laporan yang beredar, disebutkan Prabowo Subianto memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis pada 1998.
Sebuah arsip tertanggal 7 Mei 1998 ungkap hal ini. Catatan staf kedutaan besar AS di Jakarta memuat cerita mengenai aktivis yang menghilang.
Dalam catatan, dijelaskan aktivis ada kemungkinan ditahan di fasilitas Kopassus di jalan lama.
"A leader of a mass student organization told Poloff that he was informed by Kopassus source that the disapperance were carried out by group 'four of Kopassus' Under the command 'Chairawan'. He said that his source (Not part of group four) Said there are Conflict Among Kopassus division and that group 4 is still under the effective control of Prabowo. disapperance were order by Prabowo who was following an order from Presiden Soeharto (Seorang pemimpin organisasi massa mahasiswa mengatakan kepada Poloff bahwa dia diberitahu oleh sumber Kopassus penghilangan dilakukan oleh kelompok 'empat Kopassus' di bawah komando 'Chairawan'. Dia mengatakan bahwa sumbernya (Bukan bagian dari kelompok empat) Mengatakan disana adalah Konflik antar divisi Kopassus dan kelompok 4 tersebut masih di bawah kendali efektif Prabowo (Prabowo Subianto).penghilangan tersebut merupakan perintah dari Prabowo yang mengikuti perintah Presiden Soeharto)," kata dokumen rahasia AS yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC Senin 29 Januari 2024.
ABRI, di bawah kepemimpinan Jenderal Wiranto, membentuk DKP (Dewan Kehormatan Perwira) untuk menangani kasus hilangnya sejumlah aktivis politik yang dikaitkan dengan anggota Kopassus dan Prabowo.
Beberapa tahun setelah itu, Prabowo Subianto yang juga menjadi pemimpin Tim Mawar Kopassus diseret ke pengadilan militer. Mereka diduga telah menghilangkan delapan aktivis.