kievskiy.org

Anies Baswedan Sindir Pemerintah Soal IKN: Mindset-mindset yang Jangan Dilakukan

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangannya saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu, 7 Januari 2024.
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangannya saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu, 7 Januari 2024. /Antara/Aditya Pradana Putra

PIKIRAN RAKYAT - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan kembali menyinggung soal Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai upgrade pengeluaran untuk keindahan kantor pemerintahan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur pelayanan kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. 

Menurut Anies Baswedan, aspek-aspek tersebut lah yang harus mendapatkan dukungan infrastruktur. Dalam kesempatan yang sama, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sempat menyinggung soal sejumlah gedung milik pemerintah yang terlihat baik-baik aja, tetapi cover kacanya diganti 100 persen. 

"Nah upgrading ini juga yang sesungguhnya terjadi pada pembangunan. Wong kita masih bisa pakai kantor disini, tapi kita masih bikin lagi Kantor IKN (Ibu Kota Nusantara)," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Selasa, 30 Januari 2024. 

Oleh karena itu, Anies Baswedan menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintahan saat ini hanya merupakan sebuah upaya untuk peningkatan gedung kantor. Hal itu lah yang menurut Anies Baswedan tak perlu dilakukan. 

Baca Juga: Reaksi Tom Lembong 'Ditampar' Luhut Pandjaitan Soal Contekan Presiden

"Mindset-mindset seperti ini yang menurut hemat kami jangan dilakukan di saat kebutuhan dasar belum terpenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi, bolehlah kita lakukan yang lain," ujarnya.

Pemerintah Tak Seimbang

Anies Baswedan menyebut pembangunan infrastruktur bukan merupakan sesuatu yang salah. Namun, hal itu harus dilakukan secara seimbang antara infrastruktur besar, infrastruktur makro, dan mikro.

Menurutnya, selama ini pemerintah terlalu banyak menaruh perhatian kepada infrastruktur makro. Padahal, Indonesia juga harus meningkatkan infrastruktur mikro agar masyarakat bisa langsung merasakan dampak dari pembangunan. 

Dengan begitu, dana untuk pemutakhiran perkantoran, kata Anies Baswedan, harus dihentikan terlebih dulu.

"Kita membutuhkan pembangunan infrastruktur mikro supaya masyarakat juga mendapatkan fasilitas yang langsung mereka rasakan dampaknya," ucapnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat