PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo menanggapi petisi Bulaksumur yang dibacakan oleh civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM). Guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni UGM mendesak Jokowi dan para penyelenggara negara lainnya berpegang teguh pada jati diri UGM yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila dan memperkuat demokratisasi.
"Itu hak demokrasi ya," kata Jokowi yang didampingi Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Bupati Wonogiri Joko Sutopo di Pasar Kota Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis, 1 Februari 2024.
Jokowi enggan banyak berkomentar usai dianggap melakukan tindakan-tindakan yang mencederai prinsip dan moral demokrasi tanah air. Dia menganggap kemunculan petisi tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi.
Petisi Bulaksumur UGM
Civitas academica UGM nyampaikan petisi “Bulaksumur” yang berisi kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Mereka menilai Jokowi melakukan tindakan-tindakan yang mencederai nilai-nilai demokrasi di tanah air.
“Gajah Mada adalah sebuah keluarga besar yang memiliki almamater yang hampir menguasai negeri ini, di mana hampir seluruh calon presidennya dari UGM. Tetapi ada sebuah peristiwa yang kemudian membuat semuanya berbalik arah dan membuat kita hari ini harus menyampaikan petisi itu sebagai peringatan,” ucap Prof Koentjoro, Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, di Balairung UGM, Sleman, Yogyakarta, Rabu, 31 Januari 2024.
Setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional beberapa waktu terakhir, civitas UGM menyesalkan adanya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi, hingga pernyataan Jokowi yang dianggap kontradiktif tentang keberpihakan dan netralitas presiden selama masa kampanye.
“Kami civitas Universitas Gajah Mada menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi kerakyatan dan keadilan sosial,” tuturnya.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM,” tutur Koentjoro lagi yang didampingi sejumlah Guru Besar dan Ketua BEM UGM Gielbran M. Noor.
Mereka mendesak Jokowi memelihara demokrasi tanah air sesuai aturan yang berlaku agar pemimpin berikutnya adalah sosok yang akan diterima oleh rakyat Indonesia.***