PIKIRAN RAKYAT - Direktur Eksekutif Indonesian Political Oponion (IPO), Dedi Kurnia, menilai, kritik dan keresahan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta bisa mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejumlah peruguruan mengungkapkan kritik untuk pemerintahan Jokowi. Kritikan itu dipicu oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari 2024.
Pada saat itu, UGM melalui civitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan petisi Bulaksumur yaitu menyayangkan penyimpangan demokrasi yang dilakukan presiden.
Terbaru, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) yang berisi para rektor dari beberapa kampus. Mereka membuat pernyatan sikap yakni turut prihatin karena munculnya sikap tidak demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan saat ini.
“Suara akademisi, utamanya dari perguruan tinggi negeri, jelas punya imbas kepercayaan publik. Jokowi bisa saja akan kehilangan kepercayaan publik itu jika gerakan deklarasi perguruan tinggi ini terus bergulir, bukan tidak mungkin akan lahirkan gerakan mahasiswa,” kata Dedi kepada wartawan pada Senin, 5 Februari 2024.
Dedi meyakini, gelombang protes muncul karena pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa kepala negara atau pejabat negara boleh memihak di Pemilu 2024, asalkan mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Namun, kenyataannya, ada menteri yang terang-terangan memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada masa kampanye ini, tanpa mengambil cuti.
“Jokowi seharusnya mengevaluasi dengan melarang secara tegas anggota kabinet untuk turun berkampanye, termasuk dirinya,” kata Dedi.
“Jokowi tidak bisa berdalih bahwa hak politiknya sama dengan publik. Presiden adalah pengecualian, karena memiliki pengaruh pada penyelenggara. Dia seharusnya mundur dari jabatan Presiden jika ingin kampanyekan Gibran,” ujar Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menyebutkan, gelombang kritik berbagai perguruan tinggi ini juga bisa mempengaruhi elektabilitas pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Pasalnya pasangan ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi.