PIKIRAN RAKYAT - Tindakan kepolisian yang meminta sejumlah kampus membuat video mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo mendapat sorotan. Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Devi Darmawan menyayangkan tindakan itu.
Sementara STF Driyarkara A. Setyo Wibowo menilai, tindakan tersebut merupakan bukti ketidaknetralan kepolisian di Pemilu 2024. "Ini bukan rumor lagi," katanya tegas.
Tindakan polisi yang meminta agar kampus membuat video apresiasi kinerja Jokowi—sapaan akrab Presiden Joko Widodo—di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, yang terkuak di media. Seharusnya, menjadi cermin bagi polisi untuk bersikap netral.
"Polisi terlalu mengambil inisiatif, polisi terlalu proaktif untuk meng-counter suara-suara dari akademisi yang minggu-minggu ini memang masif," ucapnya.
Rektor Universitas Katolik Soehijapranata, Ferdinandus Hindiarto, mengungkapkan bahwa pihaknya menolak permintaan untuk membikin video apresiasi terhadap kinerja Jokowi lantaran dinilai tidak sesuai dengan sikap universitas. Universitas tersebut bersama 26 anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTKI) sudah membuat pernyataan sikap keprihatinan atas kondisi demokrasi Indonesia, terdapat beberapa poin yang disampaikan, poin utama permintaannya adalah meminta Jokowi dan jajarannya menjalankan tugas sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan memegang teguh sumpah jabatan.
"Saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat yaitu Konstitusi Apostolik bahwa universitas katolik mencari, menemukan dan menyebarluaskan kebenaran," ucapnya, seperti dilaporkan Antara.
Bukan cuma Universitas Katolik Soegijapranata, permintaan yang sama juga sampai ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Jawa Tengah. Rektor IAIN Kudus Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi membenarkan bahwa pihaknya mendapat permintaan serupa, dan membuat video apresiasi kinerja Jokowi sebagaimana permintaan polisi.
Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Dr. H. M. Mukhsin Jamil juga mengungkapkan, pihaknya sudah membuat video serupa. Hal itu dilakukan supaya proses pembangunan demokrasi terjaga dan tumbuh dengan baik.
Kebenaran sekaligus keprihatinan
