/photo/2024/02/09/3251075254.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Civitas akademika dari Universitas Trisakti menggelar mimbar bebas di Tugu Reformasi 12 Mei, Kampus Trisakti, Jakarta Barat pada Jumat, 9 Februari 2024. Mereka menyuarakan kekhawatiran terhadap matinya reformasi dan lahirnya tirani.
Dalam maklumat yang dibacakan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Vladima Insan Mardika, Civitas akademika kampus Trisaksi menentang berbagai pelanggaran etika kehidupan berbangsa yang diperlihatkan penyelenggara negara terutama Mahkamah Konstitusi (MK) dan Presiden Joko Widodo.
Tak hanya itu, Vladima menyebut pelanggaran etika turut dilakukan jajaran pejabat istana, kementerian dan lembaga hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Kami menolak personifikasi dan personalisasi kewajiban negara atas hak-hak rakyat untuk tujuan partisan elektoral,” kata Vladima di Tugu Reformasi 12 Mei pada Jumat, 9 Februari 2024.
Vladima juga menyinggung soal bantuan sosial (bansos) yang sejatinya merupakan hak rakyat tapi dimanipulasi sebagai hadiah atau pemberian pribadi Jokowi dan pihak-pihak pendukung pasangan calon tertentu. Lalu, civitas akademika menolak pemberantasan korupsi yang bermotif dan bertujuan politik partisan.
“Jika negara serius, maka penanganan korupsi tidak berhenti ketika pejabat yang diperiksa justru menjadi juru kampanye paslon tertentu yang didukung penguasa," ujar Vladima.
“Ini merusak sendi-sendi hukum dan demokrasi,” katanya menambahkan.
Civitas akademika, lanjut Vladima, juga mengutuk segala cara intimidatif maupun kekerasan negara terhadap ekspresi, kritik dan protes mahasiswa, para aktivis serta warga biasa yang bersuara kritis. Termasuk, pengkondisian politik ketakutan terhadap masyarakat luas dalam mengaktualisasikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
Pemilu 2024 disebut tidak adil
Menurut civitas akademika Trisakti, Pemilu 2024 menjadi pemilu pertama yang tidak adil, tidak bebas, dan tidak demokratis semenjak masa Reformasi.
"Terlalu banyak ketidaknetralan pejabat dan aparat negara, termasuk penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara lainnya hanya untuk kepentingan partisan paslon tertentu," ucap Vladima.