PIKIRAN RAKYAT - Koalisi Masyarakat Sipil menuntut KPK dan Bawaslu aktif mengusut dugaan korupsi pembelian pesawat Mirage 2000-5 untuk pendanaan kampanye Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Pemilu 2024. Isu dugaan korupsi dalam pembelian pesawat Mirage 2000-5, pertama kali muncul dari berita yang dimuat MSN, sebuah portal news aggregator (pengumpul berita) yang berafiliasi dengan Microsoft.
Dalam berita itu, disebutkan bahwa Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) menyelidiki kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas antara Pemerintah Indonesia, yang diwakili Menhan Prabowo Subianto, dengan Pemerintah Qatar.
Kesepakatan kontrak pembelian Mirage itu melibatkan broker dari Ceko bernama Excalibur International dan seorang mantan Pilot Angkatan Udara dari Perancis bernama Habib Boukharouba.
Pemberitaan MSN juga menyebutkan adanya indikasi harga Mirage 2000-5 direkayasa. Padahal, pesawat itu sudah sangat tua, lebih dari 20 tahun, tetapi Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar 66 juta dolar AS untuk 1 unitnya, dari 12 unit yang dibeli dengan anggaran seluruhnya mencapai 792 juta dolar AS.
Sementara itu, masih menurut pemberitaan MSN, harga pasaran pada periode awal produksi dan pemasaran (20 tahun lalu) hanya berkisar antara 23 juta dolar AS hingga 35 juta dolar AS. Menurut berbagai sumber yang dikutip secara anonymous oleh MSN, terdapat kesepakatan untuk memberikan kick-back sebesar 7 persen dari total kontrak yakni sebesar 55,4 juta dolar AS yang digunakan untuk pendanaan kampanye Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
Hal itu bukan hanya berarti dugaan korupsi akibat penyelewengan anggaran negara (APBN), melainkan juga dugaan pelanggaran Pemilu dalam konteks Pidana.
Bantahan Kemenhan dan Tim Prabowo-Gibran
Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Juru Bicara Menteri Pertahanan membantah informasi dalam pemberitaan MSN. "Tidak benar. Fitnah semua isinya. Faktanya tidak ada pembelian terhadap pesawat tersebut," kata Dahnil kepada wartawan Pikiran Rakyat, Asep Bidin Rosidin, Jumat, 9 Februari 2024.
Bantahan juga datang dari Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran. "Berita tersebut adalah hoaks terbesar yang dilakukan media asing jelang pencoblosan tanggal 14 Februari. Berita hoaks tersebut adalah sebuah pembusukan politik," kata Yusril, dinukil dari siaran pers yang disebarkan PBB, 9 Februari 2024.
Yusril mengatakan, pembelian pesawat itu tidak pernah dibeli karena keterbatasan anggaran negara. Dia meminta masyarakat selektif dan tak mudah percaya dengan berita dari media yang diragukan kredibilitasnya.
"Tingkat elektabilitas Prabowo-Gibran kini begitu tinggi, pasangan ini diprediksi akan menang. Oleh karena itu, pembusukan politik mulai diembuskan untuk merusak kredibilitas Prabowo," ucapnya.
Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil
Terlepas dari itu, Koalisi Masyarakat Sipil tetap menyuarakan tuntutan untuk KPK dan Bawaslu. Mereka ingin KPK dan Bawaslu mengusut dugaan korupsi ini. Berikut adalah sejumlah tuntutan yang disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil.