PIKIRAN RAKYAT - Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo-Gibran, menyatakan kecurigaan terhadap film dokumenter "Dirty Vote" yang diluncurkan di platform YouTube pada Minggu, 11 Februari 2024. Mereka menduga bahwa film tersebut bertujuan untuk menurunkan martabat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, mengeluarkan pernyataan tersebut hanya beberapa jam setelah film tersebut ditayangkan. Habiburokhman menekankan kepada masyarakat agar tidak terpancing oleh narasi-narasi yang disajikan dalam film tersebut, karena menurutnya sebagian besar isinya hanya berdasarkan asumsi belaka.
"Sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar," ujar Habiburokhman.
Menurutnya, narasi-narasi yang disampaikan oleh tiga pakar hukum tata negara dalam film tersebut tidak sejalan dengan pendapat mayoritas rakyat. Tiga pakar hukum tata negara yang disebutkan adalah Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Baca Juga: Daftar 129 Kota di Luar Negeri yang Sudah Gelar Pemilu 2024, London dan Tokyo 11 Februari
Habiburokhman juga menegaskan bahwa film tersebut hanya bertujuan untuk menyudutkan pihak tertentu, yang berlawanan dengan sikap mayoritas rakyat. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tidak terhasut oleh narasi dalam film dokumenter tersebut.
Sementara itu, sutradara film "Dirty Vote", Dandhy Dwi Laksono, menyatakan bahwa film tersebut merupakan bentuk edukasi untuk masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Dia menjelaskan bahwa pembuatan film itu melibatkan kerjasama dengan 20 lembaga, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perludem, Indonesia Corruption Watch, dan lain-lain.
Dalam waktu singkat setelah diunggah di YouTube, film tersebut telah mendapatkan perhatian yang signifikan dengan jumlah penonton mencapai 355.831 orang dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube dalam waktu kurang lebih 5 jam.***