PIKIRAN RAKYAT – Mantan Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah membentuk Tim percepatan Reformasi Hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia.
Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum tersebut melibatkan sejumlah ahli dan pakar hukum termasuk mereka yang mengisi film Dirty Vote yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari. Pembentukan tim tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum yang diteken Mahfud MD pada 23 Mei 2023. Dalam surat tersebut juga terdapat sejumlah tokoh lain seperti Najwa Shihab, Eros Djarot, Faisal Basri, dan pakar-pakar hukum ternama.
Dalam Salinan surat tersebut, tugas Tim Reformasi Hukum adalah menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait, serta mengevaluasi agenda prioritas bidang hukum.
Seperti diketahui, Film Dirty Vote ditayangkan melalui platform Youtube pada Minggu, 11 Februari 2024. Film tersebut diisi oleh 3 narasumber pakar hukum yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Ketiganya merupakan pengajar sekaligus aktivis bidang hukum.
Film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Laksono, "Dirty Vote", disebut-sebut mengungkap desain kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, terutama dari perspektif para pakar hukum tata negara di Indonesia.
Dandhy Laksono, sang sutradara, dikenal karena karyanya yang sering mengkritisi pemerintahan Jokowi, seperti film "Sexy Killers" yang merupakan bagian dari Ekspedisi Indonesia Biru,
Bivitri, salah satu narasumber dalam film ini, mengungkapkan bahwa masyarakat harus menyadari adanya kecurangan yang sangat signifikan terkait Pemilu 2024. Sebagai seorang dosen di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, ia menilai bahwa Pemilu tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. "Dirty Vote" akan mengungkap praktik politisi yang memanfaatkan pemilih demi kepentingan pribadi mereka.
Film ini juga menjadi panggung bagi para pakar hukum tata negara untuk memperlihatkan aksi-aksi kecurangan yang sebenarnya terjadi, namun seringkali luput dari penindakan. Data-data yang disajikan dalam film ini akan dijelaskan melalui grafik oleh para ahli hukum tata negara tersebut.
Selain itu, "Dirty Vote" juga menyoroti kekuatan besar di balik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, yang diduga terlibat dalam praktik kecurangan yang paling masif. Film ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat untuk membuat pertimbangan dalam menentukan sanksi terhadap pejabat yang terlibat dalam kecurangan.