kievskiy.org

Perbedaan Film Sexy Killers 2019 dan Dirty Vote 2024, Dokumenter yang Sama-sama Dirilis pada Pemilu

Film Sexy Killers, dokumenter yang rilis menjelang Pemilu 2019.
Film Sexy Killers, dokumenter yang rilis menjelang Pemilu 2019. /themovie

PIKIRAN RAKYAT - Rumah produksi Watchdog merilis film dokumenter berjudul Dirty Vote pada Minggu, 11 Februari 2024 atau tiga hari menjelang Pemilu 2024. Sejak 26 jam dirilis, film tersebut telah ditonton sebanyak 4.348.471 kali.

Sebelumnya, pada April 2019, menjelang Pemilu 2019, Wathdoc merilis film Sexy Killers, apa perbedaan film dokumenter tersebut? Film yang sama-sama dirilis menjelang Pemilu.

Sexy Killer: Mengungkap Elite Politik di Balik Tambang Batu Bara

Sexy Killers merupakan sebuah film dokumenter Indonesia tahun 2019 yang digarap Dandhu Dwi Laksono dan Ucok Suparta tentang industri pertambangan batubara dan hubungannya dengan badan perpolitikan Indonesia.

Film berdurasi 1,5 jam itu merupakan hasil Ekspedisi Indonesia Biru, isinya adalah penelusuran tentang penambangan batu bara di Kalimantan hingga dibakar di PLTU untuk menjadi listrik, dan menyebabkan dampak lingkungan dan kesehatan.

Dalam film tersebut menceritakan bagaimana industri batu bara berdampak untuk warga, terutama nelayan dan petani. Selain itu, film Sexy Killers juga menjabarkan nama para politisi di balik industri tambang. Meski berada di kubu Jokowi dan Prabowo, tetapi keduanya terhubung sebagai sesama pengusaha.

Misalnya, Luhut Pandjaitan yang menjadi tim sukses Jokowi pada Pilpres 2019 membeli saham PLTU Paiton milik Sandiaga Uni, Cawapres Prabowo Subianto. Sementara, Maruf Amin yang menjadi Cawapres Jokowi, menjadi penasihat di sejumlah bank Syariah.

Salah satu bank tersebut mendapatkan investasi dari perusahaan Singapura yang di dalamnya banyak orang-orang terhubung dengan perusahaan Luhut.

Dirty Vote: Mengungkap Kecurangan Pemilu 2024

Film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono ini mengungkapkan desain kecurangan pada Pemilu 2024, terutama dari sudut pandang tiga pakar hukum tata negara di Indonesia, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Asamsi.

Bivitri, sebagai salah satu narasumber, menegaskan bahwa masyarakat harus menyadari bahwa telah terjadi kecurangan yang signifikan pada Pemilu 2024. Dia menilai bahwa Pemilu 2024 tidak dapat dipandang remeh.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat