PIKIRAN RAKYAT - Masyarakat Adat di IKN (Ibu Kota Nusantara) mengungkap keluh-kesahnya terkait Pemilu 2024. Menurut warga yang merupakan Suku Balik, suara mereka tidak didengarkan.
Pemilu 2024 tengah berlangsung di Indonesia tak terkecuali di wilayah yang akan menjadi IKN yakni Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pesta demokrasi tengah digelar di seantera nusantara.
Masyarakat Adat akan kalah, kata AMAN
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur, Saiduani Nyuk, menyebut kelompok tersebut akan terpinggirkan siapapun yang terpilih nanti presiden maupun wakilnya. Penyebabnya adalah belum ada perlindungan hukum terhadap mereak dan tanah miliknya.
"Siapapun jadi presiden, tentu akan melanggengkan oligarki, tentu hanya pemainnya yang berbeda," ujar Duan kepada BBC News Indonesia.
Tidak akan berubah kalau kami melihat dari situasi dan visi-misi [para Capres]. Tidak ada yang bicara soal hak masyarakat adat di IKN,” katanya.
Terkait hal itu, Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adwijaya menyebut tidak mungkin pembangunan IKN memuaskan semua pihak. Aturan hukum adalah yang menjadi acuan pembangunan tersebut.
"Bukan berarti yang tidak puas itu salah, mereka punya hak untuk mencoba meraih hak yang terbaik," kata Jaka, dilansir dari laman BBC.
"Tapi lagi-lagi kalau kami bekerja, basis utama kami adalah aturan hukum yang berlaku," tuturnya saat menyinggung penentuan harga tanah untuk ganti rugi lahan warga.
Masyarakat Adat di IKN tak rasakan pesta demokrasi, terancam terusir dari tanahnya sendiri
Menurut salah satu warga Suku Balik di dekat IKN, Pandi, Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi untuk orang-orang yang senang. Menurutnya, hal itu tidak berlaku bagi yang terzalimi.