PIKIRAN RAKYAT - Aksi Kamisan kembali digelar untuk kali ke-805 pada Kamis, 15 Februari 2024. Para keluarga korban Reformasi 1998 dan aktivis HAM secara kompak meniup peluit sambil mengangkat kartu kuning dengan menghadap ke arah Istana Presiden, yang tak lain sebagai bentuk kecaman atas isu praktik politik kotor dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Lebih menariknya, sosok Sumarsih yang dikenal sebagai ibu dari salah satu korban tragedi Semanggi 1 memilih mengacungkan kartu merah dengan di depannya ada seorang yang diikat kain putih, lengkap dalam naungan payung hitam dan pakaian serba hitam.
Perempuan bernama lengkap Maria Catarina Sumarsih itu, lalu membacakan surat terbuka di hadapan massa Aksi Kamisan terkait hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024 yang memberi keunggulan sementara bagi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Surat terbuka berjudul "Hentikan Pengkhianatan terhadap Demokrasi dan Agenda Reformasi" secara khusus tertuju pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sumarsih menyuarakan kecaman pada segala praktik kotor dalam rangkaian Pemilu 2024, mulai dari putusan MK yang memberi jalan mulus bagi Gibran hingga pengerahan berbagai lembaga dan sumber daya pemerintahan untuk mendukung kemenangan mereka.
"Kami mengecam praktik kotor yang menyelimuti kontestasi Pemilu 2024 yang membuktikan upaya rezim untuk melemahkan demokrasi melalui manipulasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi hingga pembungkaman kritik,"
"Pencalonan Prabowo-Gibran, hingga dukungan yang kian nyata diperlihatkan oleh Bapak Presiden terhadap paslon tersebut, sejak awal merupakan pengkhianatan terhadap agenda Reformasi 1998,”
"Kolusi dan nepotisme dipertontonkan saat hukum dimanipulasi untuk meloloskan Gibran, putra sulung Bapak Presiden, sebagai cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi,"
"Berbagai laporan juga menyebut bahwa alat dan sumber daya negara yang didanai oleh uang rakyat, dikerahkan untuk memenangkan paslon tersebut. Mulai dari laporan adanya pengerahan kepala desa, tekanan dari aparat keamanan, hingga penyaluran bantuan sosial (bansos)," demikian bunyi surat terbuka yang dibacakan oleh Sumarsih itu.